Tunjangandan Gaji PNS 2022 Naik, Bagaimana dengan besaran gaji PPPK 2022?. Sebelum menuju gaji PPPK, berikut rincian gaji PNS 2022 yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (), yaitu:. Baca Juga: Tunjangan Jabatan Fungsional 2 PNS Ini Naik Agustus 2022?Simak Instruksi Presiden Jokowi. Golongan I Ia: Rp 1.560.800-Rp 2.335.800BERITA DIY - Saat ini banyak yang cari tunjangan non sertifikasi 2022, tunjangan non sertifikasi guru, bagaimana nasib guru PNS yang belum sertifikasi dan tunjangan non sertifikasi guru. Ketahui jenis tunjangan profesi guru baru bagi guru ASN sertifikasi dan non PNS, serta bagi yang belum tersertifikasi usai sertifikat pendidik tak lagi jadi syarat. Belakangan, banyak yang bertanya nasib guru PNS maupun non ASN yang belum seritifikasi jika RUU Sisdiknas disahkan. Sebab ada yang menyebut TPG akan dihapus. TPG atau tunjangan profesi guru merupakan tunjangan yang diberikan kepada guru yang mempunyai sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Baca Juga Selamat! 290 Ribu Guru Langsung Dapat Tunjangan Profesi Guru Usai Sertifikasi Dihapus, Ini Nominal Baru TPG Tunjangan profesi guru sendiri diberikan kepada guru, baik ASN maupun non PNS untuk menjamin kehidupan para guru agar sejahtera karena mencerdaskan bangsa. Sertifikat pendidik sendiri ialah pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang memenuhi standar profesional, salah satunya dengan mengikuti PPG. Sebelumnya, tunjangan profesi guru atau TPG hanya diperoleh guru yang telah lolos uji sertifikasi. Saat ini aturan mengenai TPG tengah digodok untuk dihapus. Dalam RUU Sisdiknas yang tengah dibahas Kemendikbud dengan DPR, pasal Tunjangan Profesi Guru tak ada. Kemendikbud bakal merombak aturan sertifikasi.
Kedua guru Non PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Mereka mendapat tunjangan sebesar Rp1,5juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar. Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp250ribu per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS.
SINERGI JATIM - Tenaga pengajar atau di kenal dengan guru di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari guru pns, guru sertifikasi, guru non sertifikasi, ataupun guru honorer. Namun nasib mereka tidak semua baik dalam mendapatkan kelayakan dalam segi profesi ataupun pendapatan. Terutama bagi guru non sertifikasi, yang hingga kini menanyakan nasib mereka masih antri dalam mengikuti program sertifikasi. Ini yang mendesak Kemdikbud Ristek akhirnya mengeluarkan regulasi resmi persoalan nasib guru non sertifikasi. Baca Juga RESMI! ASN Dilarang Mudik dengan Mobil Dinas, Begini Isi Lengkap SE dari MenPANRB! Nasib guru non sertifikasi bisa kamu lihat dalam Permendiknas Ristek nomor 54 tahun 2022, tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru Dalam Jabatan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional juga menjelaskan mengenai aturan guru non sertifikasi dan mekanisme khususnya. Buat guru non sertifikasi yang dapat mengikuti program PPG Dalam Jabatan, diantaranya yakni 1. Berstatus sebagai guru Dalam Jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama tiga tahun terakhir Baca Juga Berapa Harga Cabai Hari ini? Jelang Lebaran Petani Cabai Merugi Usai Harga Cabai Turun Drastis 2. Memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 3. Memiliki NUPTK 4. Sehat jasmani dan rohani 5. Berusia maksimal 58 tahun pada tahun berkenan 6. Bebas Narkotika TerkiniSisanyabelum tersertifikasi. Mengingat guru-guru tersebut telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Dan Mata Pelajaran (Mapel) yang mereka ajarkan juga bukan Mapel Biasa, alias tidak ada Guru PNS yang berkarier di Mapel tersebut. "Maka atas nama kemanusiaan, permohonan Guru-Guru tersebut dikabulkan. DPRD Jabar bersurat ke Kemen PAN-RB.
- Dalam kurun waktu 10 tahun proses sertifikasi guru yang merupakan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen UUGD telah mencapai angka signifikan. Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad mengatakan, sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah tersertifikasi mencapai orang. Sedangkan, guru yang belum tersertifikasi sekitar orang. “Melalui kerjasama dengan sekitar 46 Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan LPTK di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kemenristek Dikti diharapkan para guru tersebut dapat dituntaskan proses sertifikasinya lebih lanjut,” kata Hamid dalam siaran pers yang diterima Jumat 27/10/2017.Persyaratan guru yang mengikuti sertifikasi melalui PPG sesuai aturan yang berlaku harus berstatus Guru Tetap Yayasan GTY atau guru PNS. Baca Kemendikbud Prioritaskan Pengangkatan CPNS Guru di Daerah 3T Jika tanpa Surat Keputusan SK GTY, guru akan sulit mengikuti proses sertifikasi karena status gurunya tidak jelas. “Selain itu, masih banyak guru yang belum berkualifikasi pendidikan Sarjana S-1 dan juga ada yang memasuki usia pensiun,” katanya. Tujuan sertifikasi guru dalam mendapatkan Tunjangan Profesi Guru TPG guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan untuk kesejahteraan guru sehingga mereka harus dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai guru. Plt Girjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad Menurut dia, banyak pihak yang menyampaikan kritikan bahwa TPG dinilai masih kurang signifikan bagi peningkatan kualitas guru. “Ditjen GTK dalam hal ini sebagai unit utama yang menanggani guru dan tenaga kependidikan membuka diri dan menerima masukan dari berbagai pihak, tentunya kritikan yang membangun,” ujarnya.
Penetapanpeserta dilaksanakan setelah selesai uji kompetensi (UK) dan UK diikuti seluruh guru yang belum bersertifikat pendidik dan telah memenuhi persyaratan. 3. Perangkingan dilakukan oleh sistem yang terintegrasi dengan data base NUPTK dalam hal ini PADAMU NEGERI dan dipublikasikan secara online. 4.- Nasib guru honorer yang melamar PPPK Guru di Kemendikbudristek belum tamat, sekalipun tidak lulus nilai ambang batas atau passing grade kompetensi masih memberikan tambahan poin atau afirmasi untuk nilai kompetensi teknis, bagi pelamar PPPK Guru yang tidak mencapai passing nilai bagi pelamar PPPK Guru yang tidak lulus passing grade pada kompetensi teknis, akan diambil Kemendikbudristek dari beberapa diketahui, seleksi kompetensi bagi pelamar PPPK Guru yang lolos seleksi administrasi oleh Kemendikbudristek, dimulai pada Senin 13 September jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, pelaksanaan seleksi kompetensi PPPK Guru dilakukan dalam tiga 13 September 2021 adalah seleksi kompetensi tahap I bagi PPPK Guru yang rencananya berlangsung empat hari, sampai 17 September ujian atau seleksi kompetensi PPPK Guru tahap I akan diumumkan pada 24 September hasil ujian kompetensi tersebut dapat disanggah oleh pelamar PPPK Guru 24 s/d 27 September 2021.Sanggahan dari pelamar PPPK Guru terhadap pengumuman hasil ujian kompetensi akan dijawab oleh Kemendikbudristek pada rentang waktu 27 September s/d 5 Oktober atas sanggahan pelamar PPPK Guru akan diumumkan oleh Kemendikbudristek pada 5 Oktober kata lain, pengumuman tentang jawaban atas sanggahan tersebut sekaligus mengumumkan tentang siapa-siapa pelamar PPPK Guru yang lolos dan akan diangkat menjadi ASN oleh pelamar PPPK Guru yang kebagian jadwal kompetensi pada tahap I, lalu perolehan nilai ujiannya kurang maksimal di kompetensi teknis, jangan dulu berkecil selain masih ada kesempatan ikut ujian kompetensi di tahap II atau tahap III, Kemendikbudristek juga punya kebijakan cukup menguntungkan bagi pelamar PPPK menguntungkan dari Kemendikbudristek tersebut ialah afirmasi atau tambahan dari laman SSCASN, berikut ketentuan kebijakan afirmasi dari Kemendikbudristek pada seleksi PPPK Guru 20211. Peserta yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar, mendapat nilai penuh sebesar 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis;2. Peserta berusia di atas 35 tahun terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai saat ini berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai maksimal kompetensi Peserta dari penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi Peserta dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru selama 3 tahun sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi Tambahan nilai sebagaimana dimaksud pada point 1, 2, 3 dan 4 berlaku kumulatif dengan nilai total maksimal kompetensi teknis sebesar 100% dari nilai kompetensi peserta PPPK Guru 2021 yang tidak lolos tes kompetensi tahap I dan II, nilai ujian yang diambil adalah nilai tertinggi antara tes kompetensi tahap I, tes kompetensi tahap II dan tes kompetensi tahap III.***Sumber berita terkini yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat.
Kedua guru Non PNS yang belum sertifikasi, tapi sudah inpassing. Para guru mendapat tunjangan sebesar Rp1,5juta per bulan dan itu di luar kelebihan jam mengajar.. Ketiga, guru yang belum sertifikasi dan belum inpassing. Mereka mendapat insentif sebesar Rp250ribu per bulan, dan honor tenaga mengajar yang bersumber dari dana BOS. Terkait dana BOS Madrasah, Kamaruddin menjelaskan sejak awal
GuruBelajar, Guru Mengajar; Menilik Nasib Penghapusan Guru Honorer 2023; sejak tahun 2017 pemerintah memberikan Tunjangan sertifikasi guru non PNS yang jumlah relatif lebih baik dari sebelumnya. Untuk guru non PNS yang belum melakukan inpassing (penyetaraan) diberikan tunjangan Rp1.500.000 setiap bulan.
